SUDUT PANDANG

Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2019

Hubungan Antara Agama Dan Negara Dalam Islam

Mengenai relasi agama dan negara, Islam sejak awal tidak menyebutkan tentang bagaimana konsep dan bentuk negara yang dikehendaki. Dalam konsep Islam, dengan mengacu pada al-Quran dan al-Hadith, tidak ditemukan rumusan tentang negara secara eksplisit (gamblang), di dalam kedua sumber hukum Islam itu terdapat prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di antaranya yaitu: Keadilan: (QS. 5:8) Berlaku adillah kalian karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Musyawarah: (QS. 42:38) Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran: (QS.3:110) Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan berimanlah kepada Allah. Perdamaian dan persaudaraan: (QS. 49:10) Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqkwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Keamanan : ...

Siapa Penentu Dalam Mekanisme Rekrutmen Calon Kepala Daerah Melalui Jalur Partai Politik

Siapa Hakim dalam penentuan Calon Kepala Daerah yang diusung oleh Partai Politik? Rakyat Berharap dilakukan secara Demokrasi dan Terbuka dalam Pilkada Tahun 2020 kembali Provinsi Bengkulu akan menghadapi Pemilihan Kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 8 (Delapan) Kabupaten dimana berdasarkan PKPU 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 telah dimulai sejak bulan September 2019. Dimana setiap momen pemilihan kepala daerah akan menjadi hal menarik bagi kita semua masyarakat untuk bicara bagaimana mekanisme penentuan calon kepala daerah yang dilakukan oleh Partai Politik. Sudah biasa pembicaraan ditengah masyarakat, disetiap momen Pemilihan Kepala daerah maupun Pemilu lainnya, terdengar pedas soal adanya Mahar Politik, Elit dilingkar kekeluargaan, elit dilingkar struktur partai, Ketua Umum hakim penentu siapa yang akan diusung, masuknya kepentingan Pengusaha atau Pemilik Modal sebut sa...

Penyebab Carut Marutnya Kondisi Negara Indonesia

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdasarkan Pancasila dan yang berBhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang besar karena keberbhinnekaan. Kebhinnekaan itu tampak jelas dari berbagai macam suku, budaya, ras, agama, bahasa, terdiri dari pulau-pulau dan seni budaya yang ada di Indonesia. Walaupun berbhinneka tapi tetap Tunggal Ika. KeBhinnekaan itu disatukan oleh Pancasila sebagai dasar Negara. Sehingga Negara Indonesia menjadi Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Nilai-nilai luhur Pancasila yang menyatukan dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan terhormat di mata dunia internasional, karena hanya bangsa Indonesialah satu-satunya di dunia yang kaya akan perbedaan dan khasanah budaya bangsa. Perbedaan bukanlah suatu penghalang, namun dijadikan sebagai sebuah pembentuk kekayaan jiwa-jiwa yang indah untuk bersatu. Perbedaanlah yang menciptakan jiwa-jiwa persahabatan dan jiwa-jiwa toleransi sehingga dapat mengantarkan bangsa Indo...

Kewajiban Suami Terhadap Istri yang Harus Dipenuhi

Terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah adalah dambaan setiap pasangan yang memutuskan untuk menikah. Tapi sayangnya hal itu tidak bisa dicapai begitu saja, karena sepasang suami istri harus mengetahui dan menjalankan hak dan kewajibannya. Ada lima garis besar kewajiban suami terhadap istri, diantaranya yaitu: Kasih mereka makan Kasih mereka pakaian Kasih mereka perhatian Kasih mereka tempat tinggal Kasih mereka pendidikan Setah inilah sebagian dalil-dalil mengenai kewajiban suami terhadap isteri, diantaranya yaitu: Dalil diwajibkannya nafkah (makan dan pakaian) ini adalah surah Albaqarah ayat 233, “dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” Sementara itu, di dalam hadis “Dari Hakim bin Mu’awiyah, dari ayahnya, dari Nabi saw. Berkata mu’awiyah; seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw tentang hak seorang istri dari suaminya. Nabi saw menjawab; engkau harus memberinya makan jika engkau mendapat makan, memberinya pakaian jika...

Menjual atau mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia

Mengenai Fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”). Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia). Bentuk Jaminan Fidusia sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Serta pada Jaminan Fidusia benda yang dijaminkan masi berda dengan pemberi Fidusia, dari hal tersebut konsumen dapat menggunakannya untuk menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia tersebut. Namun dalam prakteknya jaminan Fidusia ini banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang cukup rumit, meskipun dalam jaminan fidusia ini telah diatur dalam undang-undang tersendiri (pidana khusus). Kendati ancaman praktik jual beli Obyek Jaminan Fidusia ta...

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Proses Eksekusi Jaminan yang lahir karena perjanjian adalah jaminan yang harus diperjanjikan terlebih dahulu diantara para pihak, yaitu perjanjian yang mengikuti dan melihat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan utang atau kewajiban atau prestasi bagi debitur terhadap kreditur. Bahwa asas perjanjian pacta sun servanda yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Pada Pasal 14 ayat 3 UU Jaminan fidusia berbunyi jaminan lahir saat dilkukan pendaftaraan jaminan fidusia. Pernyataan dalam UU tersebut bisa dimaknai, apabila jaminan fidusia belum didaftarkan maka kreditur (perusahaan leasing/pembiayaan) belum memiliki hak jaminan fidusia termasuk hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang sedang dijaminkan. Hal ini tentunya memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada para pihak melalui lembaga pendaftaran fidusia. “M...

Sumpah Pemuda Ditengah Demokrasi Semu

Sumpah Pemuda Ke-91 Tanggal 28 Oktober diperingati oleh setiap elemen Bangsa Indonesia sebagai Hari Sumpah Pemuda, termasuk hari Senin kemarin tanggal 28 Oktober 2019. Mengingatkan kembali bahwa ada hal sangat spiritual dan ideologis dalam hari Sumpah Pemuda, yakni ikrar bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu yaitu Indonesia. Makna yang terkandung dalam sejarah Sumpah Pemuda telah mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Sumpah Pemuda membuktikan, perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu”. Maka, Sumpah Pemuda hendaknya bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia sekarang untuk membawa negara ini ke arah perubahan yang lebih baik, bukan justru terpecah-belah dalam pusaran konflik antar sesama anak bangsa sendiri. Dinamika demokrasi Pemilihan Umum tahun 2019 sangat dinamis, mengajarkan bagaimana lawan bisa dikatakan kampret atau cebong. M...

Tahapan dan Istilah Pemberkasan pada Pengaduan serta Pelaporan di Kepolisian

Definisi Laporan di dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu: “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. Dari pengertian di atas, laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah ada atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana/kejahatan. Artinya, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kita sebagai orang yang melihat suatu tidak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan tersebut. Selanjutnya, di mana kita melapor? Dalam hal Anda ingin melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, Anda dapat langsung datang...