Melakukan dzikir dengan asmaul husna sangatlah banyak manfaatnya, setiap nama-namanya memiliki arti dan manfaatnya masing-masing untuk berdo’a memohon kepada nya atas apa yang di inginkan dan di harapkan. meskipun pada dasarnya memohon kepada nya tidaklah mewajibkan menyebut salah satu asma nya tertentu untuk tujuan tertentu, namun alangka baiknya memohon dengan yang maha kuasa dengan asma-asma nya yang memiliki arti dan makna berhubungan dengan apa yang kita mohon dan harapkan dengan zat yang maha sempurna. Dzikir dengan asma’ulhusna-asma’ulhusna memiliki banyak kasiatnya dan tidak perlu diragukan lagi, pada dasarnya setiap doa itu akan di ijabah karena keyakinan penyerahan diri kita kepada zat yang maha sempurna. Seperti yang disebutkan dalam hadis. “Aku mengikuti sangkaan hambaKu padaKu, jika sangkaannya baik maka baiklah yang didapatkan, jika sangkaannya buruk maka buruklah yang didapatkan” (HR Ahmad). Dari hadis tersebut telah dapat kita pokok dasarnya bahwa doa yang kita panjatka...
Pembiayaan multiguna adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan (bank atau perusahaan pembiayaan) kepada nasabah untuk berbagai keperluan konsumtif maupun produktif dengan jaminan tertentu, seperti BPKB kendaraan, sertifikat rumah, atau tanpa agunan.
Di Indonesia, pembiayaan multiguna memiliki beberapa dasar hukum yang mengaturnya.
1. Undang-Undang Perbankan
Dasar hukum utama berasal dari:
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
UU ini mengatur kegiatan usaha bank, termasuk pemberian kredit atau pembiayaan kepada masyarakat.
Pasal penting:
- Pasal 1 angka 11: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antara bank dan pihak lain.
- Pasal 8: Bank wajib memiliki keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi utangnya.
Pembiayaan multiguna pada bank pada dasarnya termasuk dalam kategori kredit konsumtif atau kredit serbaguna.
2. Undang-Undang Lembaga Pembiayaan
Untuk perusahaan leasing atau finance:
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
Perpres ini menjelaskan bahwa lembaga pembiayaan dapat melakukan kegiatan pembiayaan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Regulasi yang lebih teknis diatur oleh OJK, misalnya:
- Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018
Peraturan ini mengatur bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan kegiatan:
- Pembiayaan investasi
- Pembiayaan modal kerja
- Pembiayaan multiguna
Pembiayaan multiguna didefinisikan sebagai pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan debitur untuk penggunaan pribadi.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Perjanjian pembiayaan juga tunduk pada hukum perdata:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Terutama pada:
- Pasal 1320: syarat sah perjanjian
- Pasal 1338: asas kebebasan berkontrak (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak).
5. Undang-Undang Jaminan Fidusia
Jika pembiayaan multiguna menggunakan BPKB kendaraan sebagai jaminan, maka berlaku:
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
UU ini mengatur:
- pengikatan jaminan atas benda bergerak
- hak eksekusi kreditur jika debitur wanprestasi.
✅ Kesimpulan
Dasar hukum pembiayaan multiguna di Indonesia bersumber dari beberapa regulasi, yaitu:
- UU Perbankan (UU No.10 Tahun 1998)
- Perpres tentang Lembaga Pembiayaan
- POJK tentang Perusahaan Pembiayaan
- KUHPerdata (hukum perjanjian)
- UU Jaminan Fidusia (jika menggunakan jaminan BPKB)
Jika Anda ingin, saya juga bisa menjelaskan:
- unsur-unsur perjanjian pembiayaan multiguna, atau
- risiko hukum dan sengketa yang sering terjadi dalam pembiayaan multiguna.
Komentar