Penggunaan Cadar dan Celana Cingkrang Dilihat dari Sisi Hukum

Proses Islamisasi di Indonesia telah berlangsung selama berabad-abad dan terus berlanjut hingga saat ini. Islam menjadi sebuah kekuatan yang berpengaruh melalui serangkaian gelombang dalam berjalannya sejarah (yaitu perdagangan internasional, pendirian berbagai kesultanan Islam yang berpengaruh, dan gerakan-gerakan sosial). Namun, penerapan agama Islam di Indonesia pada saat ini memiliki karakter yang beragam karena setiap wilayah memiliki sejarah tersendiri yang dipengaruhi oleh sebab-sebab yang unik dan berbeda-beda. Mulai dari akhir abad ke-19 sampai saat ini, Indonesia secara keseluruhan memiliki sejarah umum yang lebih seragam karena para penjajah (dan dilanjutkan oleh para pemimpin nasionalis Indonesia) menetapkan dasar-dasar nasional di wilayahnya yang berbeda-beda.

Indonesia adalah negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di seluruh dunia. Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat Muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia dan juga mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Kendati mayoritas penduduk beragama Islam, negara ini bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam.

Meskipun Indonesia adalah negara terbesar islam di dunia, namun dalam kehidupannya di negara Indonesia ini masyarakat yang beragama islam seolah-olah di sudutkan dan tersudutkan oleh pemeluknya sendiri. Seperti yang sekarang lagi sangat pepuler, pernyataan dari menteri agamanya sendiri.

Wacana larangan penggunaan niqab atau cadar pertama kali mencuat ketika Menteri Agama, Fachrul Razi, berbicara di acara Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Jakarta. Ia mengatakan, pelarangan itu demi "alasan keamanan" menyusul insiden penyerangan yang menimpa mantan Menkopolhukam, Wiranto. "Kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi pemerintah demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu," ujarnya.

Mantan Wakil Panglima TNI ini juga menilai penggunaan cadar di Indonesia keliru lantaran menganggapnya sebagai indikator keimanan dan ketakwaan. Ia mengatakan kebiasaan menggunakan cadar berasal dari Arab Saudi bukan Indonesia. Sehari setelahnya, Fachrul Razi menyinggung penggunaan celana di atas mata kaki atau dikenal dengan sebutan celana cingkrang di kalangan pegawai negeri sipil. Baginya celana tersebut tidak sesuai aturan berseragam di institusi pemerintah. Dia pun mempersilakan PNS yang tidak mengikuti aturan itu agar keluar. "Masalah celana cingkrang tidak dilarang dari aspek agama, tapi dari aturan pegawai bisa, misal ditegur."

Kementerian Agama menyatakan akan mengatur pemakaian cadar dan celana cingkrang bagi ASN di institusi pemerintahan dan juga lembaga pendidikan untuk apa yang disebut "menangkal radikalisme".

Pernyatan menteri agama bahwa bertujuan menangkal radikalisme ini sangat menyakitkan apalagi mengatakan kebiasaan menggunakan cadar berasal dari Arab Saudi bukan Indonesia  dari sini secara tidak langsung sudah menyatakan bahwa orang yang bercadar dan celana cingkerang adalah unsur radikal dan cadar serta celana cingkerang bukan dari agama islam. Padahal cadar dan celana cingkerang adalah hukum islam yang mutlak diyakini pemeluknya meskipun di lihat dalam sudut pandang hukumnya berbeda, ada sebagian yang mengatakan hukumnya wajib dan ada sebagian yang menyatakannya hukumnya sunat. Tetapi meskipun sudut pandang status hukumnya berbeda cadar dan celana cingkerang mutlak adalah hukum berpakaian islam.

Ini bukan soal membela keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang tetapi membela hak hak mereka sebagai warga Negara dan pemerintah adalah pelindung bagi masyarakatnya untuk memeluk, menyakini dan menjalankan ajaran agamanya. UUD 45 adalah hasil amandemen yang menjadi pegangan bersama seluruh anak bangsa Indonesia sudah menegaskan jaminan konstitusional, yaitu : hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak utuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak ditutunt atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi mausia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun ( Pasal 28 I, Ayat 1 ).

Hal ini juga sesuia dengan ratifikasi beberapa Konvenan internasioanl meyangjut hak asasi manusia, seperti Deklarasi HAM Universal 1948, konvenan internasional mengenai hak –hak sipil dan politik (ICCPR) serta konvenan Internasioanl mengenai hak-hak ekonomi dan sosial budaya. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak konsekuen mengikuti kesepakan internasional.

Meskipun pernyatan baru wacana, tetapi ini sudah menimbulkan bergam tanggapan apalagi wacana ini keluar dari pemeluk agama itu sendiri,  sebaiknya pemerintah mengeluarkan penyataan dan atau yang lainnya, apalagi bersifat keyakinan seseorang atau golongan untuk tidak mengandungn unsur yang akan berakibat menyudutkan atau merugikan agama, karena agama bagi pemeluknya adalah keyakinan yang tidak bisa tergantikan.