Langsung ke konten utama

Cara dan Khasiat Mengamalkan Dzikir Asma’ulhusna YAA SYAKUUR

Melakukan dzikir dengan asmaul husna sangatlah banyak manfaatnya, setiap nama-namanya memiliki arti dan manfaatnya masing-masing untuk berdo’a memohon kepada nya atas apa yang di inginkan dan di harapkan. meskipun pada dasarnya memohon kepada nya tidaklah mewajibkan menyebut salah satu asma nya tertentu untuk tujuan tertentu, namun alangka baiknya memohon dengan yang maha kuasa dengan asma-asma nya yang memiliki arti dan makna berhubungan dengan apa yang kita mohon dan harapkan dengan zat yang maha sempurna. Dzikir dengan asma’ulhusna-asma’ulhusna memiliki banyak kasiatnya dan tidak perlu diragukan lagi, pada dasarnya setiap doa itu akan di ijabah karena keyakinan penyerahan diri kita kepada zat yang maha sempurna. Seperti yang disebutkan dalam hadis. “Aku mengikuti sangkaan hambaKu padaKu, jika sangkaannya baik maka baiklah yang didapatkan, jika sangkaannya buruk maka buruklah yang didapatkan” (HR Ahmad). Dari hadis tersebut telah dapat kita pokok dasarnya bahwa doa yang kita panjatka...
Posting Komentar

DASAR HUKUM REKOMENDASI PELANGGARAN ADMINISTRASI BAWASLU KABUPATEN/KOTA

MEMBACA DASAR HUKUM REKOMENDASI PELANGGARAN ADMINISTRASI BAWASLU KABUPATEN/KOTA
Dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah : Menuju Pilkada 2020.!!!
Belajar dari Pemilu 2019, Bawaslu Kota Bengkulu sebagai sentral lembaga yang diberi tugas dan kewajiban berdasarkan undang-undang melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilu. Masih hangat terdengar dimasyarakat Kota Bengkulu soal adanya Rekomendasi Bawaslu Kota Bengkulu terkait Pelanggaran Administasi Pemilu yang dimentalkan oleh KPU Kota Bengkulu. Pada akhirnya berujung pengaduan pihak terlapor (Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu) terhadap KPU Kota Bengkulu ke Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP).

Menuju Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020, kembali kita menelisik persoalan sejauh mana soal rekomendasi dan/atau sebuah Keputusan Bawaslu diatur dalam undang-undang terkait Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Agar menjadi pemahaman dan bahan pemikiran bersama, payung hukum bersama, termasuk dalam mengambil kebijakan para pihak khususnya lembaga-lembaga yang secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemilu maupun Pilkada.
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau kita kenal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah tingkat Provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Sejauh ini proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berbeda dengan Pemilihan Umum Tahun 2019 diatura dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bila kita telisik kembali, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Tentang kewajiban KPU melaksanakan dengan segera Rekomendasi dan/atau Putusan Bawaslu mengenai saksi administrasi Pemilihan baru ada didalam dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Terkait tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota dalam undang-undang Pemilihan Kepala daerah yang terkait rekomendasi Bawaslu terdapat dalam Pasal 13 huruf p dimana disebutkan salah satu tugas dan kewajiban KPU Kabupaten/ Kota adalah menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/ Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan (Penamaan lembaga pengawas Pemilu masih bernama Panwaslu Kabupaten/ Kota sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Pilkada). Hal ini juga berlaku bagi Penitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga PPS.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,  Panwaslu Kabupaten / Kota memiliki tugas dan wewenang diantaranya menerima laporan dugaan pelanggaran, menyelesaikan temuan dan laporan
pelanggaran pemilihan dan sengketa, dan termasuk menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota untuk ditindaklanjuti. Dalam Perbawaslu penanganan pelanggaran dikenal dengan sebutan penerusan pelanggaran dan/atau rekomendasi.

Terkait dengan Pelanggaran Administrasi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 138 disebutkan Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan diluar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. Dalam Pasal 139 Ayat (2) disebutkan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota dan Pada Ayat (3) disebutkan juga KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Terkait masa waktu bagi KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.

Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.
Ada beberapa hal penting menurut penulis mendasari dan memiliki korelasi dengan rekomendasi Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/ Kota diantaranya:
  1. Upaya strategis Bawaslu dalam mewujudkan visi lembaga, menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan mewujudkan Pemilu yang demokratis.
  2. Bagian penting dalam menjalankan dan  mengimplementasikan misi Bawaslu,  dalam memastikan penyelenggaraan pemilu selalu taat asas dan taat peraturan disamping memperkuat integritas pengawas pemilu.
  3. Menjalankan amanah berdasarkan peraturan, demi terwujudnya demokrasi yang substansial.
Disamping memiliki dasar yuridis yang kuat, pengaturan terkait rekomendasi dalam Undang-Undang Pemilihan kepala Daerah memiliki beberapa kelemahan, diantaranya:
  • Terkait sanksi, disebutkan dalam Pasal 141 dalam hal KPU Kabupaten/Kota dan jajaran dibawahnya PPK hingga PPS tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kabupaten/Kota hanya dapat memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis. Terlihat secara Undang-Undang belum diatur secara tegas terkait sanksi.
  • Terkait tindak lanjut rekomendasi oleh KPU Kabupaten/ Kota mengenai penanganan pelanggaran administrasi, selanjutnya diatur dalam Peraturan KPU berdasarkan undang-undang pilkada. Hal ini berpotensi kontrol Bawaslu terkait penerusan pelanggaran akan lemah, mengingat sikap profesional dan integritas antar lembaga akan dijaga. Disamping sanksi yang lemah bila KPU Kabupaten/ Kota tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
Menuju pilkada serentak tahun 2020 termasuk di Provinsi Bengkulu, yang akan dilaksanakan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati. Potensi pelanggaran pemilu berpeluang masih terjadi dan mewarnai wajah demokrasi termasuk pelanggaran administrasi Pemilu, maka termasuk hal penting bagi semua lembaga yang terlibat dalam penyelenggara pemilu untuk sama-sama berdiskusi dan membangun komunikasi. Agar pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dapat berjalan dengan baik, sesuai amanah undang-undang, benar-benar menjadi wadha kedaulatan rakyat dalam mewujudkan demokrasi yang substansial.

Penulis adalah masyarakat di pinggiran Kota Bengkulu
Awang Konaevi S.H.,
Labels:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cara dan Kasiat Mengamalkan dzikir "YAA RAHMAN YAA RAHIM"

Dzikir dengan asma’ulhusna memiliki banyak kasiat dan pada dasarnya setiap doa itu akan di ijabah karena keyakinan penyerahan diri kita kepada zat yang maha sempurna. Seperti yang disebutkan dalam hadis. “Aku mengikuti sangkaan hambaKu padaKu, jika sangkaannya baik maka baiklah yang didapatkan, jika sangkaannya buruk maka buruklah yang didapatkan” (HR Ahmad). Dari hadis tersebut telah dapat kita pokok dasarnya bahwa doa yang kita panjatkan itu tergantung juga dengan keyakinan diri kita, jika ada secuilpun rasa ragu maka kemungkinan besar doa itu tidak sampai sebab masi ada yang menghalanginya, yaitu rasa was-was atau keraguan kita. Dzikir dengan asma’ulhusna memiliki manfaat diantaranya yang akan penulis sampaikan ini manfaat dzikir Ya Rahman. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quraan bahwa dengan menyebut asmaulhusna untuk bermohon pertolongan kepada Allah SWT. disebutkan dalam ayat: Hanya milik Allah asma’ulhusna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaulhusna itu dan tingg...
Posting Komentar
Read more »

HUKUM ISTRI GUGAT CERAI SUAMI

Dalam kehidupan, banyak kejadian dan cerita hidup yang harus kita jalani meskipun hal tersebut sebenarnya tidak ingin kita lalui, perjalanan dalam kehidupan ini akan menemukan berbagai macam cerita yang sulit kita jelaskan, salah satunya seperti kehidupan berumah tangga. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga ini akan dilalui oleh sebagian besar setiap manusia dan didalam kehidupan berumah tangga akan banyak liku-liku kehidupan yang naik turun, susah senang, sakit sehat, dll. Perjalanan kehidupan berumah tangga ini ada sebagian yang mengalami kehancuran/perceraian disebabkan oleh berbagai masalah yang mungkin sudah tidak sanggup lagi keduabelah pihak untuk tetap bersama. Disinilah kita akan menemukan pertanyaan besar yang pada dasarnya kita sudah mengetahui mengenai hukum pernikan dalam islam, bahwa jika sudah kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan telah menika maka hak sepenuhnya atas perempuan tersebut menjadi tanggung jawab laki-laki atau suami, sebab di dalam perkawinan ter...
Posting Komentar
Read more »

Amalan Cepat Jodoh

Berbicara masalah jodoh, maka kita akan berbicara masalah salah satu sebuah mesteri dalam hidup ini. Kenapa penulis katakan mesteri, karena jodoh adalah satu rahasia Allah SWT. Yang suda di tetapkannya. Balak, jodoh, rizki dan maut semuanya telah Allah tetapkan untuk hambanya di dunia ini, kita hanya menjalankan segalah sesuatu yang telah Allah tetapkan. Namun dari apa yang telah Allah tetapkan itu kita juga di wajibkan untuk melakukan usaha dan doa. Berbicara masalah jodoh, maka seperti yang terdapat di dalam Al-Quraan menyebutkan bahwa, yaitu:   Wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. (Qs. An Nur:26). Melihat dari kehidupan kita sehari-hari maka kita masih melihat ada teman atau saudara kita yang secara umur sudah wajar berkeluarga namun masi belum menemukan jodohnya. Kalau kita pelajari dan lihat...
2 komentar
Read more »